Berita

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kemudahan terhadap akses dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

 

integrasi jdhi1

Hari ini, Jumat (19/06/2020), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi JDIH yang dialksanakan secara virtual (Online) dengan tema “Mewujudkan Basis Data Nasional Dokumen Hukum melalui Integrasi Anggota JDIHN Provinsi Sulawesi Selatan”.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani dalam Laporannya mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan asistensi Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. Ia mengatakan bahwa dari 66 anggota JDIH Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari berbagai instansi, saat ini masih 22 yang terdaftar dala website JDIH dan baru 6 instansi yang terintegrasi dengan JDIH Nasional.

Hal inilah yang perlu ditekankan kepada instansi tersebut untuk secara bersama-sama dalam melakukan langkah-langkah yang dapat meninggkatkan pengelolaan JDIH, sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Suawesi Selatan, Harun Sulianto dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon,” Ujar Sri.

integrasi jdih3

“Peningkatan Integrasi ke JDIH Nasional akan terus kita lakukan karena ini merupakan bagian dari layanan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Sulsel bersinergi dengan Instansi terkait untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat kepada masyarakat,” Jelas Kakanwil.

“Dalam Kurun waktu yang tidak terlalu lama, Kanwil Kemenkumham Sulsel akan melakukan pendampingan dengan isntansi terkait untuk melakukan penigkatan terhadap integrasi ke JDIH Nasional,” Tambah kakanwil.

Sementara itu, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional mengatakan dalam paparannya bahwa era modern saat ini sangat diperlukan suatu sistem yang dapat menampung jaringan dokumentasi dan infromasi hukum sehingga kita dapat meiliki daya saing di era revolusi industry seperti sekarang ini.

ia mengajak agar semua Institusi terutama terhadap peserta pada kegiatan ini agar melakukan pengelolaan JDIH di institusinya. “Setiap anggota JDIH harus melakukan integrasi dengan JDIH Nasional sehingga dapat melakukan update data. Dengan begitu, saya berhadap agar Kanwil Kemenkumham Sulsel bersinergi dengan isntansi terkait untuk terus meningkatkan pengelolaah JDIH yang diintegrasikan secara nasional,” Jelasnya.