Berita

JDIHN pusat terus bekerja keras untuk mewujudkan JDIHN yang efektif, khususnya dalam hal pengintegrasian website anggota JDIH. Untuk itu diperlukan komitmen yang sama antara pusat, Kanwil dan Biro hukum untuk mendorong anggota JDIH di daerah agar membangun JDIH dan mengintegrasikan dengan Portal JDIHN.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat (Kapus) Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasmon pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja secara virtual Tim JDIH Kantor WIlayah Kemenkumham Sulawesi Selatan di Ruang Kerjan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa (02/06/2020).

komitmen yang sama

“Dari 65 anggota JDIH di Sulsel, baru ada 5 website anggota JDIH yang telah terintegrasi. Saya berharap agar hal ini terus ditingkatkan karena bagaimanapun juga JDIH merupakan sebuah kebutuhan di era Teknologi Informasi (TI) saat ini. Paradigma ini yang harus di bangun di daerah, “ ujar Yasmon.

Disisi lain, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemenkumham Sulsel, Sri Yuliani akan terus memacu jajarannya untuk dapat mengintegrasikan seluruh anggota JDIH di Sulsel dengan portal JDIHN. Selanjutnya disampaikan juga terkait kurang maksimalnya pelayanan perspustakaan di Kanwil Kemenkumham Sulsel yang disebabkan oleh beberapa hal yang berdampak pada pengelolaan JDIHN yang kurang efektif. Sehingga mengusulkan agar BPHN dapat memberikan solusi terkait kurang memadainya Sarana dan Prasarana yang ada di Kanwil Kemenkumham Sulsel.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Haris memberikan usulan terkait beberapa kendala yang ada di Kanwil Sulsel yaitu terkait masalah koneksi jaringan agar kedepannya perpustakaan memiliki jaringan internet tersendiri dan dilakukan magang virtual pustakawan kanwil sulsel ke BPHN.